Profil Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden, serta mengatur dan menjamin kehidupan beragama masyarakat di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, kementerian ini berperan menjaga kemerdekaan beragama dan menjalankan berbagai kebijakan terkait bimbingan masyarakat agama, pendidikan agama, penyelenggaraan haji dan umrah, serta jaminan produk halal.

Kementerian Agama Memastikan bahwa setiap penduduk memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam bidang bimbingan Masyarakat, Kemenag mengembangkan dan membina aliran-aliran agama yang sehat untuk berbagai agama yang diakui di Indonesia. Kemenag juga mengatur dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan madrasah, serta menyediakan pendidikan bagi guru dan hakim agama. Kemenag juga menyelenggarakan, memimpin, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Tugas Pokok

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

• Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Yogyakarta;

• Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;

• Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;

• Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, danpendidikan keagamaan;

• Pembinaan kerukunan umat beragama;

• Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

• Pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan

• Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kota Yogyakarta.

VISI

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

MISI

• Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;

• Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

• Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;

• Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;

• Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

• Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Kementerian Agama berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor I/SD, dengan Prof. H. M. Rasjidi, BA sebagai Menteri Agama pertama. Dalam konferensi Dinas Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Solo tanggal 17 s/d 18 Maret 1947, Menteri Agama Prof. H. M. Rasjidi, BA menerangkan bahwa sebab-sebab pemerintah mendirikan Kementerian Agama adalah un­tuk memenuhi maksud UUD 45 pasal 29 yang menerangkan bahwa Negara berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, dan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 ditetapkan perincian tugas pokok Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan sebaik-baiknya

2. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya

3. Menyelenggarakan, memimpin, dan mengawasi pendidikan agama pada sekolah-sekolah negeri

4. Menjalankan, memimpin, membina/membimbing, dan memupuk, serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah dan perguruan-perguruan agama lainnya

5. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pelayanan rohani, kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama rumah-rumah penjara, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu

6. Mengatur, mengerjakan, dan mengamati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk, dan talak orang Islam

7. Memberikan bantuan maksimal untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat tempat untuk beribadah

8. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi

9. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf

10. Mempertinggi kecerdasan umat dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama

Pada tahun 1971 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 53 tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama Daerah. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

• Perwakilan Departemen Agama Provinsi

• Perwakilan Departemen Agama Kabupaten

• Kantor Urusan Agama Kecamatan

• Urusan Pengawas adalah Inspektorat Perwakilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Struktur Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta termasuk tipologi I d adalah sebagai berikut:

• Kantor Departemen Agama

• Sub. Bagian Tata Usaha

• Seksi Urusan Agama Islam

• Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh

• Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum

• Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok Pesantren

• Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid

• Penyelenggara Zakat dan Wakaf

• Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2010 dan No. 373 Tahun 2002, Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta termasuk tipologi I d adalah sebagai berikut:

• Kantor Kementerian Agama

• Sub. Bagian Tata Usaha

• Seksi Urusan Agama Islam

• Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh

• Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.

• Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren

• Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid

• Penyelenggara Zakat dan Wakaf

• Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 dan No. 13 Tahun 2012, Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai berikut:

• Kantor Kementerian Agama

• Sub. Bagian Tata Usaha

• Seksi Pendidikan Madrasah

• Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

• Seksi Pendidikan Agama Islam.

• Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh

• Seksi Bimbingan Maysrakat Islam

• Penyelenggara Syariah

• Penyelenggara Katolik.

• Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019, Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai berikut:

• Subbagian Tata Usaha;

• Seksi Pendidikan Madrasah;

• Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

• Seksi Pendidikan Agama Islam;

• Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

• Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

• Penyelenggara Zakat dan Wakaf;

• Penyelenggara Katolik; dan

• Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah Kepala Kantor yang pernah menjabat di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta:

1. Drs. Djunaidi (1980 s.d. 1985)

2. Drs. H. Sarpan (1985 s.d. 1993)

3. Drs. H. Tardmudji.  (1993 s.d. 1995)

4. Drs. H. Moh. Djamingan (1995 s.d. 1998)

5. Drs. H. Bun Yamin, M.A. (1999 s.d. 2002)

6. Drs. H. Sukiman, M.A. (2002 s.d. 2004)

7. H. Nurudin, S. H., M.A. (2004 s.d. 2011)

8. Drs. H. Fathony, M.A. (2011 s.d. 2013)

9. Drs. H. Sigit Warsita, MA (2014 s.d 2018)

10. Drs. H. Nur Abadi, MA (2018 s.d. 2022)

11. H. Nadhif, S.Ag. M.S.I. (Novemeber 2022 – Agustus 2025)

12. H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng. (Agustus 2025 - Sekarang)

1. Kepala Kantor: H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha : H. Ahmad Mustafid, S.Ag., M.Hum.

3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah: Elfa Tsurroya, S.Ag, M.Pd.I

4. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren: Saeful Anwar, S.Ag, M.S.I

5. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam: H. Fariq Nur Rokhim, S.H.I., M.A.

6. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh: Suryana, S.Ag., M.S.I

7. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam: H. Muhammad Tahrir, SE, M.M

8. Penyelenggara Zakat Wakaf: Ali Shofa S.Pd.I

9. Penyelenggara Katolik: V. Tatik Trijati Ningsih, S.IP. M.Sc.

Laporan Harta Kekayaan Pimpinan Lihat

Sebagai penjabaran visi dan misi, tujuan pembangunan Kementerian Agama :

Bidang Agama :

• Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

• Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.

• Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

• Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

• Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang trasparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.

• Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Bidang Pendidikan :

• Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

• Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

• Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

• Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

• Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.

• Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.

• Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

• Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama;

• Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama serta toleransi yang dinamis dan harmonis intern, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah;

• Meningkatnya kualitas pendidikan agama di sekolah umum;

• Meningkatnya kualitas pendidikan di madrasah;

• Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan.